Home / NEWS / NASIONAL / Nadiem Makarim Disorot, Anggaran POP 595 Milyar Bukan Untuk Masa Covid-19
Mendikbud Nadiem Makarim (Dok. Istimewa)

Nadiem Makarim Disorot, Anggaran POP 595 Milyar Bukan Untuk Masa Covid-19

Jakarta, Pelita Sumsel – Akhirnya diungkap bahwa desain awal Program Organisasi Penggerak, POP, di bidang pendidikan, dibuat dalam suasana normal.

“Kami dari Komisi X setuju awalnya POP sebagai program dalam meningkatkan kapasitas guru, kepala sekolah dan tenaga pendidikan. Dengan anggaran sejumlah Rp 595 Miliyar”, ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda di Jakarta kamis (30/7/2020).

Setelah lalu tiba tiba saja muncul penolakan lewat berita di media. Diikuti dengan muncul informasi melalui rilis dari Kemendikbud, disaat ketika ada gelombang protes dari publik yang kuat.

Ditambah muncul dua skema tambahan baru yaitu skema pembiayaan mandiri dan skema pembiayaan pendampingan saat Covid-19.

Apabila jikalau pada saya ditanya apa betul ada 3 skema itu, Jawab saya bahwa dalam kondisi normal skema pembiayaan 100 % APBN. Setahu kami di Komisi X juga hanya satu skema APBN saja, jelasnya

Artinya dua skema yang dirilis oleh Kemendikbud terakhir mungkin saja bagian dari way out ketika muncul protes kuat, menyangkut tercantumnya atau diloloskannya dua yayasan yaitu Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation milik konglomerat, tambahnya.

“Untuk sebagai sebuah way out dari sebuah kesalahan,
saya ikut apresiasi Mendikbud Nadiem Makarim”, katanya

Juga didalam beberapa hari terakhir Mendikbud sudah mengambil langkah untuk menyudahi kegaduhan dengan melakukan permohonan maaf dan akan silaturahmi

“Saya kira ini ruang untuk kita maknai bahwa Mendikbud sudah membuka ruang dialog yang sebelumnya dianggap komunikasi publiknya kurang maksimal, kurang bagus”,katanya.

Kami minta kepada Mendikbud apapun keputusan yang menyangkut soal POP, kita minta supaya semuanya harus mendapatkan persetujuan dari DPR dari melalui Komisi X, katanya

Oleh karena secara kelembagaan ini harus diputuskan bersama-sama, antara DPR dan Kemendikbud, supaya sekali lagi keputusan ini supaya bisa diterima oleh publik dan diterima secara baik oleh seluruh steakholder pendidikan, supaya kita bisa mengghilangkan kericuhan jangan sampai muncul terus-menerus, ujar Huda.  (OCE).

Bagikan Ini Di :
HUT OKU