Home / NEWS / POLITIK / MPR Sebut “Sami Mawon” Sembako Gratis Tapi Rapid Test Berbayar Mahal
wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid (Poto : Erwin Kurai/Pelita Sumsel)

MPR Sebut “Sami Mawon” Sembako Gratis Tapi Rapid Test Berbayar Mahal

Jakarta, Pelita Sumsel – Setelah memasuki tahap new normal yang di ikuti dengan diberlakukannya surat jalan kesehatan dengan menggunakan rapid test berbiaya mahal sampai jutaan.

“Ini jangan sampai malah menimbulkan pertanyaan, pembagian bansos untuk masarakat malah gratis, sementara biaya rapit test harus berbayar. Ya sami mawon, itu namanya. Apalagi saya dengar vaksin dalam negeri sudah bisa dibuat,” ungkap wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid kepada wartawan di Gedung MPR Jakarta rabu (24/6/2020).

Dijelaskan, untuk soal biaya rapid test, saya setuju tarif biaya rapid test jangan diberlakukan disamakan dipukul rata semua. Apalagi surat rapid test cuma berlaku 3 hari, diterapkan ditengah masarakat yang sedang kesulitan penghidupan yang semestinya tidak ditambah dipersulit lagi.

Malah sebaiknya, katanya, biaya rapid test itu agar dibuat harga standar yang termurah. Utamanya bagi yang berada ditempat publik seperti di Bandara, Terminal, Rumah Sakit dan Puskesmas

“Paling tidak semestinya buat bagi terdampak Covid-19 agar tidak diperlakukan sama. Saya setuju itu artinya yang tidak mampu agar digratiskan atau berbayar dengan subsidi dari pemerinrtah,” tukasnya.

Bisa dibayangkan untuk biaya rapid test sekarang untuk masarakat kecil, yang dimata mereka sangat mahal jika dikompensasi bisa untuk belanja setengah bulan, bebernya.

Disisi lain bantuan sembako gratis sangat diharapkan masarakat. Dan ini kebijakan sebenarnya sudah dibuat oleh pemerintah sejauh ini juga sudah tepat.

“Meski kenyataannya soal distribusi masih perlu berhati hati. Mulai sejak pengumpulan data, data up date, dan data penerima termasuk kelayakan bansos dan isi sembakonya”, ujarnya

Dikatakan, memang benar masih ada kendala tapi jangan sampai memicu keributan. Paling tidak harus diredam karena ada aparat yang ikut serta mengawasi sejak dari pendataan dan pendistribusian . Karena kalau jika sampai ada gesekan. Apabila sampai ada geseken disuatu daerah misalnya, bisa disebut pembagian sembako termasuk tidak sukses, tegas politisi PKB ini .

“Yang semestinya bisa mencegahnya dari sejak dini, apalagi semua unsur pengawasan di libatkan dari awal. Kalau ada data yang kurang teliti semestinya sejak awal diketemukan data kurang pas, harus cepat cepat diperbaiki,” tegasnya. (OCE)

Bagikan Ini Di :
HUT OKU