Pemerintah Belum Putuskan Menunda Haji 2020 Ditengah Covid-19

Jakarta, Pelita Sumsel – Komite III DPD RI mendesak pada pemerintah agar segera menetapkan status Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun ini

Karena kepastian pemerintah sangat ditunggu oleh masarakat khususnya calon jamaah haji tahun 2020.

Muhammad Rakhman, Wakil Ketua Komite III DPD RI mengatakan di Jakarta (18/5/2020).

Pemerintah, katanya, dapat jadikan pandemik Covid-19 sebagai alasan karena sebab belum menunjukan kepastian kapan akan berakhir.

Apalagi mayoritas calon Jemaah haji merupakan masarakat dengan usia 50 tahun keatas. Dimana usia tersebut paling rentan terhadap bahaya penularan Covid-19, tambahnya.

Sementara salah satu sarat berhaji adalah sehat artinya keselamatan jiwa calon jamaah haji harus tetap menjadi prioritas utama, ujarnya.

Dijelaskan, faktor fakror tersebut tentunya akan berdampak pada persiapan dan penyelenggaraan haji dengan kesulitan tersendiri.

Sementara menurut sisi jadwal pemberangkatan kloter pertama akan diberangkatkan pada tanggal 26 Juni 2020, tukasnya.

Katanya, akan dapat dibayangkan bagaimana teknis pelaksanaan ibadah haji yang melibatkan kerjasama berbagai macam pihak serta juga membutuhkan persiapan yang matang hanya punya tempo waktu yang sempit dan persiapan yang tidak maksimal.

Sebagaimana diketahui bahwa hingga saat ini Kementerian Agama RI masih melakukan penundaan pembayaran kontrak-kontrak dengan para pihak penyedia barang dan jasa untuk layanan jemaah haji, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.

Sementara pemerintah Singapura pada tanggal 15 Mei lalu telah menetapkan menunda keberangkatan jamaah calon hajinya untuk tahun 2020, dan setuju di over untuk penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2021.

Pada akhirnya, tentu kita semua berharap bahwa Pemerintah dapat mengambil langkah yang terbaik dan calon jamaah haji dapat menerima keadaan yang akan terjadi atas penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, tentunya dengan pertimbangan utama adalah kesehatan dan keselamatan bagi calon jamaah haji, katanya. (oce)