Jakarta, Pelita Sumsel – Ormas pemuda dan masarakat harus dilibatkan dalam mengawasi dana Covid -19 yang bersumber dari anggaran pemerintah atau APBN.
Dengan menanyakan pada Kepala Daerah langsung secara rinci, agar bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan termasuk untuk korban PHK atau pengangguran
La Nyalla Mattaliti Ketua DPD RI mengatakan di Lamongan dan Tuban senin (4/5/2020).
Pada bulan Mei ini, pemerintah secara serentak mengucurkan bantuan uang tunai senilai Rp 600.000 per bulan, bagi terdampak Covid-19.
La Nyala memanfaatkan kunjungan kedaerah pemilihan di Jawa Timur, sekaligus menyerahkan bantuan APD dari pribadinya, buat rumah sakit daerah RSUD Soegiri.
Yang dilanjutkan dengan mengunjungi ulama untuk minta doa serta muhasabah pada bulan Ramadhan.
Dijelaskan, bahwa anggaran yang begitu besar untuk kegiatan yang mengatasnamakan Covid-19. Kata Lanyala, perlu dikawal. Dan masarakat tidak perlu ragu, tambahnya.
“Termasuk pemuda dan ormas berhak untuk tahu, dan wajib mengawalnya. Kalau perlu menghadap Bupati. Tanyakan secara rinci penggunaan anggaran terkait Covid-19 ini,” tegasnya.
Apakah dana bantuan pusat sudah dikucurkan kepada masarakat dan apa sudah tepat sasaran. Termasuk untuk penganggaran lokal di APBD, apa juga dimanfaatkan sesuai keperluan,”paparnya
Dijelaskan sekali lagi, semua terkait penanganan Covid-19 perlu dikawal agar tidak terjadi penyalah gunaan.
Ia juga ikut sempat mendoakan agar tenaga medis dan masarakat tetap sehat, dan corona segera berakhir. (oce)