Oknum Kades Terima Suap Rp. 150 Juta, Izin Aliran Limbah

LAHAT, Pelitasumsel – Sungguh tak patut apa yang dilakukan oknum Kades ANT Desa Perangai, Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat. Pasalnya, oknum kepala desa ini telah menerima uang Gratifikasi terkait izin pengaliran limbah, yang ditujukan ke sungai Laru, dimana sungai ini tak bisa lagi digunakan oleh masyarakat setempat.

Hebatnya lagi, oknum Kades dimaksud juga melibatkan beberapa perangkat desanya, untuk bersama sama melakukan perbuatan curang yakni, menerima suap dalam hal pemberian izin terkait pengalihan limbah PT. ERA yang dialirkan ke aliran sungai Laru di Desa setempat.

Tak tanggung tanggung, diduga oknum Kades beserta perangkatnya menerima gratifikasi sebesar Rp.150 juta dan tanpa sepengetahuan masyarakat. Dan yang lebih membuat kecewa masyarakat setempat karena tidak adanya Musyawarah atas izin tersebut.

Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Perangai Edwin mengatakan, selama menjabat Kades, beliau tidak pernah melayani masyarakat bahkan jarang sekali ada ditempat disaat warga membutuhkan, dan yang paling menyakitkan adalah terkait adanya operasional PT ERA kades malah memanfaatkan jabatan dengan menyalahgunakan wewenang khususnya terkait aliran limbah yang sebelumnya ditegaskan tidak boleh dibuang ke sungai.

“Faktanya, mereka malah inkar janji dengan sengaja membelah aliran sungai dan hal ini diketahui kades. Ironisnya, kades beserta perangkatnya malah mendapat suap sebesar Rp.150 Juta dan kami ada bukti photonya,” ujarnya.

Baca Juga

5 tahun  lalu

Berawal Secangkir Kopi Kakek, Bujangan Tewas Gantung Diri

117 Admin Pelita

Selain itu, oknum Kades perangai dalam penggunaan Dana Desa, juga tidak pernah melakukan musyawarah terkait rencana pembangunan desa, tentunya ini semakin membuat masyarakat menjadi semakin resah. “Kami harap yang bersangkutan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini jelas membuat warga kecewa karena telah mempercayai beliau untuk memimpin desa, padahal kami telah banyak berkorban untuk memenangkan dia pada waktu Pilkades tempo hari,” imbuhnya.

Sementara itu, Yustar warga desa Perangai mengungkapkan, sejak PT ERA beroperasi warga belum pernah sama sekali merasakan efek positifnya, jangankan untuk menjadi pekerja disana dana CSR yang pernah dijanjikan perusahaan pun belum pernah dinikmati baik itu dalam bentuk santunan maupun bantuan perbaikan infrastruktur desa. “Kami sudah sangat tidak tahan dengan ulah kades, dan berharap Pemkab Lahat segera mengusut tuntas sebelum warga bertindak anarkis,” jelasnya.

Sementara itu, kepala Dinas Lingkungan Hidup H Misri mengungkapkan, secepat mungkin akan kelokasi untuk memastikan apakah benar limbah PT ERA menyalahgunakan dengan membelah sungai. “Jika benar tentu Pemkab Lahat tidak akan diam dan akan ada sanksi tegas yang diberikan. Sedangkan untuk indikasi gratifikasi atau pungli seperti yang dilaporkan bukan wewenang DLH dan kita serahkan kepada pihak berwajib seperti Polisi dan kejaksaan,” pungkasnya. (Darmawan).