Gubernur Alex Noerdin Terima Penghargaan IDI

JAKARTA, Pelita Sumsel -‎Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) semakin baik setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari IDI Sumsel tahun 2015 yang naik 4,99 poin dari 74,82 di tahun 2014 menjadi 79,81.

Deputi Bidang Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik (BPS), M Sairi Hasbullah mengatakan pencapaian IDI ini dilihat dari tiga aspek. Ketiga aspek tersebut meliputi aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik dan aspek kelembagaan politik.

“Dengan meningkatnya ketiga aspek ini, perkembangan demokrasi di Sumsel sudah semakin baik,” kata M Sairi Hasbullah saat memaparkan sosialisasi hasil IDI 2015 di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu (30/11).

Adapun dari ketiga aspek ini, ia mengungkapkan, poin tertinggi telah diraih dari aspek kebebasan sipil. Dari aspek tersebut, poin yang semula dicapai sebesar 86,09 di tahun 2014, kini menjadi 96,06. “Artinya sudah mengalami peningkatan sebesar 9,97 point,” ungkapnya.

Sedangkan aspek hak-hak politik dan aspek kelembagaan di Sumsel saat ini, tambahnya, masih berada di zona aman. “Saat ini, aspek hak-hak politik di Sumsel‎ mencapai 78,79 dan aspek kelembagaan politik sebesar 61,00,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Jenderal (Purn) Wiranto telah memberikan penghargaan kepada 10 provinsi yang dinilai berhasil meningkatkan capaian kinerja demokrasi di daerahnya masing-masing. Kesepuluh daerah itu di antaranya, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Jawa Timur, Bali dan Yogyakarta.

“Ini merupakan salah satu bentuk apresiasi pemerintah kepada daerah untuk semakin meningkatkan semangat pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Nawa Cita Presiden,” kata Wiranto dalam sambutannya di acara ‘Pemberian Penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia Serta Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu (30/11).

Hadir dalam acara tersebut pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pejabat Kementerian PPN/Bappenas, Tim Ahli IDI, Direktur United Nations Development Program (UNDP) Indonesia, Kepala Badan Pusat Statistik dan kepala daerah provinsi yang menerima penghargaan tersebut dan pokja pengembangan IDI Provinsi.

Dalam kesempatan tersebut, Wiranto menjelaskan, penghargaan yang diberikan kepada kepala daerah tersebut meliputi tiga kriteria. Pertama, Provinsi mampu menaikkan angka IDI di atas 3 poin. Kedua, Provinsi mencapai IDI tertinggi nasional selama 2 tahun berturut-turut. Ketiga, Provinsi mencapai indeks aspek kebebasan sipil tertinggi.

Menurutnya, Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur dan Bali berada di kriteria pertama. Sedangkan DKI Jakarta dan Yogyakarta berada di kriteria kedua. Sedangkan di kriteria ketiga telah diraih oleh Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Bagi provinsi yang belum memperoleh penghargaan tersebut, bukan berarti bahwa capaian kinerja demokrasinya buruk. Hal tersebut semata-mata bagian dari semangat untuk mengapresiasi kinerja semua pihak di daerah yang telah berupaya keras menjaga stabilitas politik sebagai salah satu syarat utama untuk membangun,”, Diharapkan hasil IDI 2015 ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (provinsi) dalam menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik, hukum dan keamanan.

“Dengan meningkatnya kondisi demokrasi di tingkat provinsi pada gilirannya akan meningkatkan kinerja demokrasi secara nasional,” ujarnya.

Sementara Direktur UNDP Indonesia, Christhophe Bahuet mengatakan, dengan meningkatnya capaian kinerja demokrasi tersebut, provinsi atau daerah telah menunjukan besarnya antusiasme masyarakat dalam berpolitik.

“Masyarakat sudah mulai terbuka mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Ini patut diapresiasi,” ujar Bahuet yang sempat memberikan kata sambutan dalam acara ‘Pemberian Penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia Serta Sosialisasi Hasil Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2015 di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu (30/11).

Untuk diketahui, IDI adalah salah satu indikator yang dibuat untuk melihat iklim demokrasi di Indonesia. Metode perhitungan IDI ini menggunakan empat sumber data yaitu review surat kabar lokal, review dokumen (Perda/Pergub dll), Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam. Pengumpulan data IDI mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

(ril/pohan)